JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin
(12/8/2013), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan serius menegakkan
pelanggaran hukum. Dalam kesempatan itu, Basuki juga bicara soal gaya
komunikasinya.
Berikut ini adalah kutipan wawancara tersebut.
Mengenai kebijakan Anda bahwa tukang parkir di Jakarta akan digaji Rp 4 juta?
Ini harus saya luruskan. Waktu itu ditanya, bagaimana kita mengatasi
bocornya parkir liar. Bayangkan, kita mengeluarkan uang Rp 21 miliar per
tahun untuk mengumpulkan retribusi parkir yang cuma Rp 20 miliar. Tekor
Rp 1 miliar. Kenapa rata-rata tukang parkir bawa pulang Rp
100.000-150.000? Kalau Anda selama ini sudah bawa pulang uang Rp
100.000-150.000, dalam 30 hari itu kamu membawa uang Rp 4 juta lebih.
Nah saya pasang mesin, kira-kira kamu mau enggak kerja? Nah saya
katakan, lebih baik kita pasang mesin, semua bayar di mesin, tukang
parkir kita gaji Rp 4 juta pun, kita untung. Nah, itu yang kita maksud.
Jadi, kondisi itu jelas, tukang parkir harus punya KTP DKI, kita harus
kasih dia rumah susun, kehidupannya lebih baik. Memang kalau kita
ngomong jujur, di Jakarta ini kebutuhan hidup layak kalau mau punya
istri tak bekerja, punya anak, mau sampai sekolah, ya Rp 4-5 juta per
bulan. Kalau Rp 2 juta, namanya minimum, pas-pasan.
Apakah itu akan jadi celah orang datang ke Jakarta, nembak KTP?
Kita pidanakan. Kalau Anda nembak KTP, saya bisa operasi yustisi. Kalau
kita operasi, ketemu KTP palsu, kita pidanakan Anda. Pidana bukan cuma
undang-undang kependudukan, tetapi juga penipuan. Kalau Anda khawatir,
kenapa khawatir? Sopir transjakarta kami Rp 7 juta lebih gajinya. Benar
kok sopir transjakarta itu gajinya Rp 7 juta lebih, tapi Anda harus
menjaga dengan baik.
Perputaran uang polisi "cepek" di Jakarta mencapai Rp 6,75 miliar per bulan.
Balik lagi soal penegakan hukum. Selama ini pak ogah-pak ogah itu enggak
ditangkapin, kan. Tangkapin sekali-sekali. Kita latih. Mereka mau jadi
sopir taksi, kita kekurangan sopir taksi, kekurangan operator alat-alat
berat. Kita betul kekurangan operator alat berat. Kita kurang apa lagi?
Tukang parkir juga butuh banyak, setiap 15 meter ada satu orang. Cuma
persoalannya, Anda mau tidak?
Seperti saat kita lakukan operasi di dinas sosial. Anak yang
minta-minta, hanya kerja 3-4 jam, dapat Rp 150.000. Anda bawa dia, latih
dia untuk kerja di pabrik pagi sampai sore, gaji Rp 2 juta (per bulan),
dia mau enggak? Tidak mau.
Masalahnya di situ. Kalau tidak mau, gunakan pendekatan hukum. Sama
juga, ada anak remaja berusia 14 tahun yang kita temukan jadi PSK. Anda
mau latih dia jahit-menjahit di konveksi, hanya dapat Rp 1-2 juta. Dia
enak-enak dapat berapa juta jadi PSK. Anak baru 14 tahun. Mana mau? Nah,
kalau persoalannya seperti itu, apa kita mau nurutin maunya mereka.
Tidak bisa.
Kita kasih saja standar hidup. Makanya, di Jakarta, Pak Gubernur sudah
bikin satu sistem. Kalau Anda bilang miskin, yang penting soal sakit,
Anda harus diurus. Makanya ada Kartu Jakarta Sehat. Kalau Anda bilang
Anda miskin, anak Anda mau sekolah, mau uang jajan, kita kasih Anda
Kartu Jakarta Pintar. Anda bilang Anda miskin lagi, Anda tak mampu beli
rumah, kita lagi bangun banyak rumah susun, yang tidak disewa. Tapi
kalau dijual, kami pidanakan Anda. Anda boleh bayar retribusi dengan
harga sekitar 1/2-1 bungkus rokok per hari. Anda tidak mampu, Anda bisa
jadi petugas cleaning service, kita taruh di Kawasan Berikat Nusantara
untuk kerja, dapat Rp 70.000 lebih, dipotong pajak penghasilan jadi Rp
67.000. Malas-malasan, karena selama ini mana mau dia dibayar Rp 67.000
sehari untuk kerja dari pagi sampai sore. Dia nongkrong di jalan 3-4 jam
semau dia dapat Rp 150.000.
Nah, orang-orang itu bagaimana? Orang miskin akan selalu ada di Jakarta.
Orang malas selalu akan ada. Nanti, lama-lama akan terjadi proses
seleksi. Anda tidak ada makan, sudah. Kalau dia bilang dia mampu, kita
kasih Anda makan. Makan yang sama terus, sanggup atau tidak kamu? Itu
yang akan kita lakukan.
Sempat ada perseteruan antara Anda dan Abraham Lunggana, tetapi
beberapa hari kemudian mereka yang awalnya kontra dengan Anda berbalik
mendukung program Anda dan juga Gubernur DKI Jakarta. Ini karena gaya
komunikasi Anda atau bagaimana?
Kalau bicara komunikasi, mungkin pakar komunikasi pikir komunikasi saya
paling buruk barangkali. Saya tidak peduli soal komunikasi. Bagi saya
yang penting substansinya. Saya disumpah jabatan untuk melaksanakan
semua undang-undang dan perda. Itu saja. Siapa pun Anda, kalau Anda
tidak menyadari, khilaf, atau tidak sadar berlawanan dengan saya, pasti
bukan dengan saya, pasti berlawanan dengan peraturan yang mau saya
tegakkan. Nanti, suatu hari Anda akan mengerti bahwa Anda salah, Anda
harus ikutin. Kecuali saya melaksanakan otoriter, peraturan saya. Itu
tentu Anda bisa menyerang saya habis. Tapi, selama saya taat pada
aturan, taat pada konstitusi, saya tidak peduli.
Anda tidak mau pilih saya juga saya tidak peduli, karena saya yakin yang
pilih kami adalah orang-orang yang ingin kami melaksanakan konstitusi.
Kalau Anda merasa hak Anda diambil karena Anda mau melanggar peraturan,
karena kami mau menegakkan peraturan, kami akan memilih tidak usah pilih
kami. Tinggal kita hitung-hitungan saja. Orang Jakarta jumlahnya kalau
di atas 50 persen yang suka melanggar peraturan, ya pasti kami tidak
terpilih kembali. Tapi kalau yang di atas 50 persen lebih suka peraturan
ditegakkan, kami pasti terpilih kembali. Santai saja.
source:
Kompas