Rabu, 11 Desember 2013

Ormas, Mayoritas Pelanggar HAM di Yogyakarta



Ormas, Mayoritas Pelanggar HAM di Yogyakarta

TEMPO.CO, Yogyakarta--Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) menilai mayoritas pelaku kekerasan di wilayah DIY adalah organisasi masyarakat. Berdasarkan data Makaryo, ada 11 kasus kekerasan yang dilakukan ormas dari total 18 kasus kekerasan yang didata di wilayah DIY. Kasus-kasus tersebut oleh Makaryo yang terdiri dari 33 elemen dikategorikan kasus pelanggaran hak asasi manusia.
"Jadi mayoritas pelaku pelanggaran HAM di DIY adalah organisasi masyarakat,"kata Koordinator Makaryo Benny Susanto bertepatan dengan Hari HAM Sedunia 10 Desember kepada Tempo, Selasa (10/12).
Dia mencontohkan kasus-kasus tersebut antara lain pembubaran diskusi dan penganiayaan keluarga eks tahanan politik 1965 di Godean, kabupaten Sleman oleh Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Pembubaran diskusi buku karya Irsyad Mandji dan penganiayaan peserta diskusi di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Juga pembubaran pengajian Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) cabang Yogyakarta di SMA Piri Yogyakarta oleh gabungan ormas seperti MMI, Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Gerakan Anti Maksiat (GAM), juga Front Jihad Indonesia (FJI). Kasus-kasus tersebut hingga saat ini tidak jelas proses penegakan hukumnya oleh polisi.
"Kasusnya berulang (dilakukan ormas) karena tidak ada pembinaan dari kepala daerah. Tidak ada political will dari Sultan (Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X)," kata Benny.
Ketua Tanfidiyah MMI Irfan Suryahadi Awwas membantah, jika tindakan pembubaran diskusi di LKIS merupakan bentuk pelanggaran HAM. Alasannya, diskusi yang mereka bubarkan adalah diskusi yang melecehkan Islam. Irfan menuding aktivis perempuan Irsyad Mandji mensosialisasikan soal lesbian yang dinilai menistakan Islam. "Harus dibuktikan dulu kalau itu pelanggaran HAM. Jangan menyebar fitnah. Nanti kami yang akan balik mengadukan mereka (Makaryo)," kata Irfan.
Meski demikian, Irfan tidak menolak jika berbagai elemen duduk bersama untuk membahas soal tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di wilayah DIY. "Tapi harus disamakan dulu presepsinya. Kami tidak setuju kalau presepsinya merujuk pada stigma anti agama," kata Irfan.
Sementara itu, Makaryo telah melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY. Komisi I atau komisi bidang hukum DPD menjanjikan akan mengundang Makaryo usai rapat pleno DPD pada 17 November lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
"Kami sedang membahas dan mendalami. Tidak bisa gegabah, karena melibatkan banyak orang," kata anggota Komisi Hukum DPD Hafidz Asrom.
Ada dua alat kelengkapan yang tengah membahasnya. Yaitu Komisi Hukum dan Panitia Akuntabilitas Publik. Hanya saja, Hafidz tak bisa menjanjikan kapan DPD akan memberikan rekomendasinya. "Kami harus mengkaji. Mana yang merupakan kewenangan DPD untuk menyelesaikan, mana yang bukan," kata Hafidz.
PITO AGUSTIN RUDIANA

Mengenang Paus Paulus Yohanes II di Bukit Taci Tolu



Mengenang Paus Paulus Yohanes II di Bukit Taci Tolu

Laporan Tim Tribun Pontianak di Timor Leste
Almarhum Paus Paulus Yohanes II pernah mengunjungi Timor Leste pada 12 Oktober 1989. Saat itu negara yang memiliki penganut Katolik Roma mencapai 98 persen ini masih menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Untuk mengenang kedatangan paus, pemerintah setempat membangun patung dan kapel.
KUNJUNGAN Paus Paulus Yohanes II, yang memiliki nama kecil Karol Jozef Woojtyla, ke Timor Leste (saat itu bernama Timor Timur) menjadi perhatian dunia. Paus saat itu mengunjungi beberapa kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Flores (Mamumere), Medan, dan Dili. Saat itu status Timor Timur masih belum jelas, Republik Indonesia mengklaim sebagai provinsi ke-27.
Di pihak lain Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta dunia internasional tak mengakui klaim Indonesia tersebut. Sikap Vatikan sendiri juga memandang Timor Timur sebagai wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Mgr Carlos Filipe Ximenes Bello yang saat itu menjadi uskup Dili memang sering mengikuti kegiatan Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI), namun dia hanya sebagai peninjau.
Untuk mengenang kunjungan Paus Paulus Yohanes II, Pemerintah Timor Leste membangun patung paus lengkap dengan tongkat gembalanya. Presiden Dr Jose Ramos Horta meresmikan patung berikut kapel tersebut pada 15 Juni 2008.
Patung tersebut dibangun di atas bukit Taci Tolu. lokasinya di sebelah barat Dili. Lokasinya tak terlalu jauh dari Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato atau Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato. Menggunakan mikrolet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit dengan onkos sekitar 25 centavos atau sekitar Rp 2.500.
Untuk menuju patung tersebut pengunjung bisa berjalan kaki menelusuri jalan mendaki yang berkelok-kelok dengan pemandangan bukit serta laut yang biru. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa sampai di puncak.
Cara lain bisa menaikki anak tangga yang cukup terjal dan berwarna merah bata. Serta cara ketiga bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil hingga ke pelataran parkir atau halaman kapel kecil tak jauh dari patung. Namun biasanya wisatawan lebih memilih cara pertama dengan menelusuri jalan aspal yang berkelok-kelok. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan laut serta perbukitan serta jalan yang seakan-akan melompat ke laut.
Setiap hari terutama pada hari libur padi dan sore kawasan ini selalu saja ramai dikunjungi turis. Di antara mereka ada yang berolahraga sekaligus menikmati pemandangan yang sangat indah. Beberapa turis lokal serta mancanegara tampak mandi keringat sambil berlari-lari kecil.
"Selain ingin melihat lebih dekat patung Bapa Paus, banyak juga yang ingin berolahraga," kata Benyamin Adrianus Dos Santos, peserta workshop.
Menurut Benyamin, lokasi petung tersebut menjadi satu di antara kunjungan wajib para wisatawan saat berkunjung ke Dili selain Cristo Rei. Di lokasi itu para pengung bisa berfoto dengan latar belakang patung Paus Paulus. Bagi mereka yang memiliki kamera juga bisa mengambil foto landscape pantai, laut, serta tanjung dan, teluk yang ada di bawah bukit. Rasa lelah untuk mencapai puncak bukit bisa terobati.
"Kalau tak ingin terlalu lelah, kita bisa menggunakan kendaraan sewaan atau pribadi. Tapi kalau ingin capek sedikit tapi melihat pemandangan dan ambil banyak foto bisa jalan kaki," kata Nelia Pereira Belo, peserta lain asal Timor Leste.
Jika berkesempatan mendaki bukit tersebut sebaiknya membawa persediaan air minum secukupnya. Sebab di puncak bukit tak ada penjual makanan maupun minumam. Minuman berupa air mineral bisa dibeli saat masih berada di pinggir jalan raya sebelum memasuki jalan menuju kompleks patung Paus Paulus Yohanes II.
Di puncak bukit, kami bertemu dengan warga Timor Leste yang dulunya bekerja di PT Telkom. Pria yang mengaku bernama Adrianus tersebut kini sudah pensiun dari Telkom-nya Timor Leste.
Ia memberikan kami tumpangan gratis hingga mengantar di depan hotel. "Lain kali kalauberkunjung ke Dili silakan mampir ke rumah. Mudah-mudahan waktunya pas, om bisa antar ke sejumlah tempat wisata," kata Adrianus.
Ia merasa senang bisa bertemu dengan sejumlah orang Indonesia. Apalagi ia memiliki banyak kenangan serta pernah bekerjasama cukup lama. "Beberapa teman dari Jawa yang dulu sama-sama bekerja ke Telkom juga pernah berkunjung," kata Adrianus, saat menurunkan kami dari mobil pikanya di Timor Lodge Hotel.

'Normandy' Adalah Ponsel Android dari Nokia?


 

'Normandy' Adalah Ponsel Android dari Nokia?


TeknoUp.com
Kabar keberadaan ponsel Nokia yang menjalankan sistem operasi Android kembali berhembus. Ponsel Nokia ber-Android itu diyakini memang ada dan sudah beredar di kalangan terbatas. Menurut beberapa sumber yang dilansir The Verge, ponsel ini membawa nama kode Normandy dan sudah diketahui oleh internal Nokia sendiri serta beberapa nama tertentu.
Handset ini kabarnya menjadi langkah Nokia berikutnya pada pasar kelas bawah (low-end). Ponsel Android yang dikembangkan Nokia ini tidak sama seperti ponsel Android pada umumnya, atau mirip seperti yang dikembangkan oleh Amazon. Amazon mengembangkan Android sendiri dimana didalam perangkatnya tidak ada keterkaitan dengan Google, misalnya absennya layanan Play Store dan diganti menjadi toko aplikasi milik Amazon sendiri.
Bulan lalu, akun @evleaks sudah membocorkan perangkat Nokia Normandy. Dari penampilannya, perangkat ini memang bisa jadi adalah ponsel Nokia Android. Meski desainnya bergaya Lumia, ada sedikit yang berbeda. Desain perangkat ini memiliki sebuah tombol kapasitif yang diduga kuat adalah sistem navigasi. Sumber tersebut juga menambahkan bahwa Normandy mendukung aplikasi Android seperti Skype dan aplikasi populer lainnya.
Proses pengembangan Nokia ber-Android dikatakan sudah dimulai ketika Microsoft baru berencana mengakuisisi Nokia. Belum diketahui jelas apakah di rencana tersebut Nokia akan merilisnya sebelum kesepakatan akuisisi selesai, ataukah Microsoft masih akan mengembangkannya.
Sementara itu, dalam laporan yang sama, sumber lain mengungkapkan bahwa karyawan Nokia yang mengembangkan Normandy sudah diberitahu bahwasannya perangkat ini direncanakan meluncur pada 2014. Salah satu sumber menyebut Normandy sebagai "senjata pamungkas" Nokia. Normandy dirancang setara dengan Asha, dimana lini produk tersebut diperuntukan sebagai perangkat murah tradisional yang punya lebih banyak aplikasi.

LIPI: Hanya Sembilan Bahasa yang akan Bertahan




Jakarta (ANTARA) - Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan dari beratus-ratus bahasa etnis yang ada di Indonesia hanya sembilan saja yang akan bertahan.
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Turmudi di Jakarta, Selasa, mengatakan secara konseptual bahasa akan bertahan apabila memiliki sistem penulisan atau aksara sebagai fasilitas untuk merekam bahasa itu dalam media selain lisan.
"Bahasa-bahasa yang memiliki sistem aksara dan diperkirakan akan bertahan untuk ke depannya antara lain Aceh, Batak, Lampung, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Sunda dan Sasak," katanya.
Bahasa-bahasa yang akan bertahan tersebut, ia mengatakan termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia atau Melayu. Sementara bahasa-bahasa etnis lainnya yang belum memiliki sistem tersebut kemungkinan besar terancam punah.
Berdasarkan Living Tongues, Institute for Endangered Languages yang dikutip oleh Ibrahim, Endang mengatakan bahasa adalah sebuah gudang pengetahuan manusia yang sangat luas tentang dunia alamiah, tanam-tanaman, hewan-hewan, ekosistem, dan sediaan budaya. Dengan kata lain setiap bahasa memuat keseluruhan sejarah umat manusia.
Oleh karena itu, ia mengatakan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia secara keseluruhan.
Hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena pembiaran atas kepunahan bahasa-bahasa berpenutur sedikit, sesungguhnya adalah pengingkaran atas kemajemukan yang sesungguhnya merupakan soko guru ke-Indonesia-an.
Guna mengatasi permasalah tersebut ia mengatakan perlu ada strategi tersendiri. LIPI, lanjutnya, telah merancang dan melakukan penelitian bahasa-bahasa yang terancam punah di Kawasan Indonesia Bagian Timur yang dilaksanakan selama empat tahun.
Tujuan penelitian untuk menyusun "policy paper", ensiklopedia mengenai etnik minoritas, dan bahasa yang terancam punah di kawasan Indonesia Timur.
"Secara khusus diharapkan akan dapat dirumuskan strategi komunitas etnik pada lokus penelitian dalam mempertahankan bahasanya dan rekomendasi kebijakan bahasa pada tingkat daerah maupun nasional," ujar dia.
Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan adalah memberikan anjuran-anjuran untuk ketahanan suatu bahasa yang terancam punah kepada orang tua agar setiap dari mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah di rumahnya.
Anjuran lain adalah agar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mulai mewajibkan setiap murid menguasai setidaknya satu bahasa daerah.
Upaya Kemdiknas saat ini terus melakukan pengumpulan kosa kata dan merekamnya serta melakukan revitalisasi untuk menghidupkan kembali bahasa daerah.
Tak hanya itu, upaya lainnya juga bisa dilakukan, menurut Endang, dengan menggelar berbagai festival seni di daerah-daerah sebagai bagian dari upaya pemertahanan dan dokumentasi kebahasaan dan kebudayaan.